Jakarta, Allonews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan ribuan siswa mengalami keracunan massal di berbagai daerah. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap, hingga pertengahan September 2025, tercatat lebih dari 5.000 pelajar terdampak kasus tersebut, dengan angka tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat.
“Data yang kami himpun dari tiga lembaga relatif sama. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 46 kasus dengan 5.080 siswa keracunan per 17 September. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan 60 kasus dengan 5.207 korban per 16 September, sementara BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 siswa keracunan per 10 September 2025,” kata Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/9/2025), dikutip dari Liputan6.com.
Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga mengonfirmasi data serupa, yakni 5.360 siswa mengalami keracunan MBG. Menurut Qodari, puncak kejadian terjadi pada Agustus 2025, dengan distribusi kasus terbesar di Jawa Barat.
Penyebab dan Evaluasi Pemerintah
Berdasarkan asesmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penyebab keracunan secara umum meliputi higienitas makanan yang kurang terjaga, penyimpanan dan suhu makanan yang tidak sesuai standar, proses pengolahan yang tidak memenuhi kaidah keamanan pangan, hingga kontaminasi silang dari petugas penyaji. Beberapa kasus juga diduga dipicu alergi pada sebagian penerima manfaat.
Qodari menegaskan, pemerintah tidak menutup mata atas temuan tersebut. “Pak Menteri Sekretaris Negara sudah meminta maaf dan menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh. Artinya, pemerintah mendengar dan bergerak cepat,” ujarnya.
Minimnya SOP dan Sertifikasi SPPG
Catatan Kemenkes per September 2025 menunjukkan masih banyak Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang belum menerapkan standar keamanan pangan. Dari total 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan, dan baru 312 yang benar-benar menjalankan SOP tersebut.
Lebih jauh, dari 8.583 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 34 SPPG yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sementara 8.549 lainnya belum memiliki sertifikasi penting tersebut. Padahal, SLHS merupakan bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan dan siap saji.
“Kalau kita ingin mencegah kasus berulang, kuncinya adalah kepatuhan SPPG terhadap SOP dan SLHS. Ini bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan lintas kementerian dan lembaga,” tegas Qodari.
Ia menambahkan, regulasi dan aturan teknis sebenarnya sudah diterbitkan oleh BGN dan didukung BPOM. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah aktivasi serta pengawasan ketat agar seluruh penyelenggara program benar-benar mematuhi aturan.
Dengan jumlah korban yang sudah menembus angka ribuan, evaluasi serius terhadap program MBG kini menjadi sorotan publik. Pemerintah didesak untuk memastikan keamanan pangan sekolah agar tujuan utama program—yakni meningkatkan gizi pelajar Indonesia—tidak justru berbalik membahayakan kesehatan mereka.
