Jakarta, Allonews.id – Polemik soal tumpang tindih antara Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto dengan Tim Transformasi Reformasi internal Polri akhirnya dijawab DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan kedua tim tersebut tidak saling bertentangan, melainkan dirancang untuk saling mendukung dalam mempercepat proses pembenahan institusi kepolisian.
“Jadi ada Tim Reformasi Polri yang dari internal itu untuk kemudian melakukan persiapan-persiapan membantu Komisi Reformasi yang akan masuk ke Polri. Membantu yang dari luar di dalam,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (25/9/2025) dari Liputan6.com.
Dasco menepis anggapan adanya dualisme yang berpotensi menimbulkan perbedaan arah. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan strategi agar Polri siap menyambut Komisi Reformasi yang melibatkan tokoh eksternal. “Kalau ada yang bilang itu bertentangan, itu salah. Karena itu persiapan untuk menyambut Komisi Reformasi,” sambungnya.
Isu keterlibatan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Komisi Reformasi Polri juga mendapat sorotan. Dasco menilai penunjukan Mahfud merupakan langkah tepat karena sosoknya dianggap memiliki kredibilitas dan pengalaman luas.
“Iya, enggak apa-apa. Pak Mahfud kan tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polkam dan dia memahami,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi kesediaan Mahfud MD bergabung dalam komite tersebut. Menurutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu telah menyampaikan komitmen untuk ikut serta dalam upaya pembenahan Polri.
“Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Prasetyo menambahkan, Komite Reformasi Polri akan diisi sembilan anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional, termasuk beberapa mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan masukan independen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.
Dengan adanya dua mekanisme—tim internal dan komite eksternal—pemerintah bersama DPR ingin memastikan reformasi kepolisian berjalan sistematis. Polri disebut tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari penegakan hukum yang transparan hingga tuntutan masyarakat akan pelayanan yang profesional.
Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa agenda reformasi Polri menjadi prioritas nasional. Masuknya Mahfud MD dan sejumlah tokoh kredibel lain diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Polri yang lebih modern, bersih, dan berintegritas.
