Jakarta, Allonews.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memastikan bahwa sebagian besar kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah sekolah disebabkan oleh bakteri, bukan oleh bahan kimia berbahaya. Hasil tersebut diperoleh dari pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dari beberapa lokasi kejadian.
Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa hasil uji sementara menunjukkan kontaminasi bakteri menjadi faktor utama munculnya gejala keracunan pada para siswa. Meski demikian, pemeriksaan lanjutan terhadap sampel tambahan masih terus dilakukan untuk memastikan hasil secara menyeluruh.
“Secara umum penyebabnya adalah bakteri, sebagian besar begitu. Kimia nggak ada ya, semuanya bakteri,” kata Ani di Jakarta, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari Liputan6.com.
Menurut Ani, hingga kini tercatat sepuluh lokasi sekolah di wilayah DKI Jakarta yang melaporkan kasus dugaan keracunan terkait program MBG. Sekitar 60 siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing, di mana sebagian memerlukan penanganan medis di puskesmas maupun rumah sakit.
Ani menilai jumlah tersebut tidak tergolong besar jika dibandingkan dengan cakupan program MBG secara keseluruhan. Namun, temuan ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.
Investigasi Penyebab dan Evaluasi Sistem
Dinkes DKI saat ini tengah melakukan penelusuran menyeluruh untuk mengetahui sumber utama bakteri yang menyebabkan keracunan. Pemerintah juga mengevaluasi seluruh tahapan proses produksi dan distribusi makanan, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian di sekolah.
“Kita sedang pelajari semuanya, masalahnya di mana. Apakah di proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusi—semua sedang ditelusuri,” ujar Ani.
Dorong Sertifikasi Higiene untuk Sekolah
Sebagai bagian dari langkah pencegahan, Pemprov DKI mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG. Saat ini belum ada SPPG yang mengantongi sertifikat tersebut, namun seluruhnya tengah menjalani proses verifikasi dan pendampingan teknis.
“Targetnya dua minggu ke depan sudah selesai. Kami juga memberikan pelatihan kepada penanggung jawab dan penjamah makanan agar pengelolaannya lebih baik,” kata Ani.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik sekaligus menekan angka stunting. Namun, temuan kasus keracunan di ibu kota menjadi evaluasi penting agar pelaksanaannya lebih aman, higienis, dan tepat sasaran di masa mendatang.
