Jakarta, Allonews.id – Pemerintah pusat kembali memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat pada akhir tahun. Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 secara resmi meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor yang kini berada pada level risiko tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi terpadu menghadapi cuaca ekstrem yang terus berkembang.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Safrizal ZA, langsung bergerak cepat memimpin konsolidasi lintas sektor. Ia mengumpulkan unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dari seluruh daerah untuk memastikan setiap elemen berada dalam kondisi siap bertindak.
Safrizal menegaskan bahwa indikasi peningkatan curah hujan, potensi cuaca ekstrem, hingga karakter geografis Indonesia yang banyak memiliki wilayah pegunungan dan bantaran sungai, menjadi kombinasi faktor risiko yang tak dapat diabaikan, Dalam keterangan pers yang disampaikan Senin (24/11/2025),dikutip dari Liputan6.com.
“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh elemen berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Safrizal menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menyelenggarakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. Apel tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi sarana pengecekan langsung kesiapan personel, peralatan evakuasi, hingga ketersediaan logistik darurat di lapangan.
Ia menekankan pentingnya pelibatan unsur TNI/Polri, relawan kebencanaan, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan strategis lainnya. Menurutnya, mitigasi bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi terpadu sejak tahap persiapan.
“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh elemen tersebut benar-benar siap,” tegasnya.
Instruksi ini juga selaras dengan agenda nasional menghadapi fase puncak musim hujan. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap daerah mampu merespons lebih cepat bila terjadi banjir, longsor, maupun dampak lanjutan seperti gangguan akses transportasi dan layanan publik.
Sebagai negara rawan bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci. Pemerintah pusat menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya diukur dari seberapa cepat penanganan dilakukan, tetapi juga dari seberapa baik risiko dapat ditekan sebelum bencana besar terjadi.
