Denpasar, Allonews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih kini telah terbentuk di seluruh daerah. Pembentukan ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden pada 27 Maret 2025, dan diperkuat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
Dalam Keppres tersebut, Satgas dibentuk di tiga tingkatan: Satgas Nasional dipimpin oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Satgas Provinsi dipimpin oleh gubernur masing-masing, dan Satgas Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati atau wali kota.
Paparan Progres Nasional
Dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih yang digelar di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8/2025), Mendagri memaparkan perkembangan pembentukan Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tito menyebut, sejumlah provinsi telah menyelesaikan pembentukan Satgas hingga 100 persen, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Papua.
Namun, masih ada provinsi yang belum menuntaskan pembentukan Satgas di tingkat kabupaten/kota. Di antaranya: Jawa Tengah (10 kabupaten/kota belum membentuk), Sumatera Utara (9), Sumatera Barat (14), Riau (3), Bengkulu (3), Jawa Barat (4), Jawa Timur (5), Nusa Tenggara Timur (7), Maluku (4), Maluku Utara (1), dan Papua Tengah (8).
Sementara itu, terdapat tiga provinsi yang belum membentuk Satgas sama sekali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yakni Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Instruksi Tegas untuk Kepala Daerah
Tito menegaskan pihaknya akan terus memantau progres di seluruh daerah dan melakukan pemutakhiran data secara berkala, termasuk jika ada revisi dari laporan sebelumnya.
“Rekan-rekan gubernur tolong mengecek supaya daerah-daerah Satgas-nya segera dibentuk,” ujarnya.
Ia juga meminta agar setelah rapat ini, para gubernur menggelar pertemuan lanjutan bersama Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) strategis seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, dan PLN yang sudah menunjuk penanggung jawab (person in charge).
“Rapatnya harus teknis. Setelah itu, lanjut ke tingkat Satgas kabupaten/kota, juga teknis dengan PIC masing-masing daerah, sehingga hasilnya riil dan dapat segera diimplementasikan,” tegasnya.
Dihadiri Pejabat Tingkat Tinggi
Rapat konsolidasi ini turut dihadiri jajaran menteri, antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri PANRB Rini Widyantini.
Hadir pula para gubernur, seperti I Wayan Koster (Bali), Mahyeldi (Sumatera Barat), Al Haris (Jambi), Emanuel Melkiades Laka Lena (NTT), Andi Sumangerukka (Sulawesi Tenggara), Zainal Paliwang (Kalimantan Utara), Hendrik Lewerissa (Maluku), dan Agus Fatoni (Pj. Gubernur Papua), serta pejabat yang mewakili gubernur lainnya.
Program Kopdeskel Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kelurahan, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Keterangan: Berita ini sebelumnya telah disiarkan oleh Liputan6.com pada Jum’at, 8 Agustus 2025.
