Jakarta, Allonews.id – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memastikan bahwa Program Sekolah Rakyat akan tetap berjalan meski sejumlah guru dan siswa mengundurkan diri dari kegiatan belajar-mengajar. Program pendidikan berbasis inklusi dan bakat ini kini telah beroperasi di 70 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Syaifullah usai meninjau langsung kegiatan Sekolah Rakyat di SRMP 9 Bandung, Kompleks Wyataguna, Bandung, pada Sabtu (9/8/2025) malam.
“Mereka yang mundur tidak lantas membuat proses berhenti. Alhamdulillah, kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung di titik-titik yang sudah beroperasi,” ujar Syaifullah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, tercatat sebanyak 143 guru atau sekitar 9,7 persen dari total tenaga pengajar Sekolah Rakyat memutuskan untuk mengundurkan diri. Mereka yang mundur adalah guru yang telah lolos seleksi, namun memilih keluar sebelum menjalani penempatan.
Dari sisi peserta didik, sekitar 1,4 persen siswa juga menarik diri. Menariknya, sebagian dari mereka akhirnya kembali bergabung setelah pihak penyelenggara melakukan pendekatan persuasif.
“Kami tidak memaksa. Itu pilihan, dan kami hormati. Tapi kami juga siapkan pengganti,” kata Syaifullah.
Berbasis Talent Mapping, Bukan Tes Akademik
Program Sekolah Rakyat mengedepankan konsep pembelajaran berbasis potensi anak, bukan nilai akademik. Proses seleksi masuk tidak menggunakan tes akademik, melainkan pemetaan bakat (talent mapping) yang menjadi acuan guru dalam menyusun metode belajar.
Target pemerintah hingga akhir 2025 adalah menghadirkan Sekolah Rakyat di 159 titik, mulai dari Sabang hingga Merauke, termasuk wilayah terluar seperti Miangas dan Rote.
“InsyaAllah pada 15 Agustus nanti akan mencapai 100 titik kalau sarprasnya sudah siap, dan menyusul 59 titik tambahan pada September,” jelas Syaifullah optimistis.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak dapat disamakan dengan sekolah formal konvensional. Sistem pembelajarannya berbeda karena dirancang untuk anak-anak dari kelompok rentan hingga miskin ekstrem yang tidak terserap di pendidikan formal.
“Ini tidak ada tes akademik, yang ada adalah talent mapping untuk melihat kemampuan anak sebagai pedoman guru membimbing siswa. Masa matrikulasi juga lebih lama daripada sekolah umum,” paparnya.
Misi Memutus Rantai Kemiskinan
Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, Sekolah Rakyat hadir sebagai sarana pemberdayaan yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Program ini menjadi jembatan bagi anak-anak yang sebelumnya tertinggal secara pendidikan untuk kembali mendapatkan kesempatan belajar sesuai minat dan bakatnya.
Dengan dukungan sarana, prasarana, serta pendampingan tenaga pengajar yang memahami karakter siswa, pemerintah optimistis program ini akan berdampak positif dalam jangka panjang.
Keterangan: Berita ini sebelumnya telah disiarkan oleh Liputan6.com pada Sabtu,9 Agustus 2025.
