Jakarta, Allonews.id – Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berada di ujung ketegangan politik. Meski Bupati Sudewo telah mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, gelombang protes yang direncanakan pada Rabu (13/8/2025) tetap bergulir. Fokus tuntutan kini hanya satu: mendesak Bupati mundur dari jabatannya.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi motor penggerak aksi besar-besaran ini. Supriyono, penggagas aksi, menegaskan bahwa persiapan sudah rampung dan tinggal menunggu pelaksanaan. Ia mengklaim jumlah peserta yang akan hadir mencapai lebih dari 50 ribu orang, siap memadati Alun-alun Pati.
“Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo harus mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat,” tegas Supriyono, Senin (11/8/2025).
Kuasa hukum aliansi, Nimerodi Gulo, menyebut aksi ini merupakan respons atas sikap Bupati yang dinilai arogan dan menantang rakyat.
“Ini pelajaran agar kebijakan kontroversial dikaji ulang. Pernyataan Bupati yang terkesan menganggap dirinya raja memicu gelombang perlawanan,” ujarnya.
Kota Pati Dihiasi Spanduk dan Posko Donasi
Sejak awal pekan, aroma perlawanan semakin terasa. Spanduk bertuliskan desakan mundur terpasang di sudut-sudut kota, termasuk di depan Kantor Bupati.
Di sisi barat kantor, sebuah posko donasi berdiri. Ribuan dos air mineral dan tumpukan pisang sumbangan warga memenuhi area tersebut, bahkan menutup pagar kantor. Pada posko itu juga terbentang spanduk besar ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan pesan keras: “Pak Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra” dan “Pantang Pulang Sebelum Sudewo Tumbang”.
Baliho-baliho bernada protes pun bermunculan di titik-titik strategis kota, mempertegas kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Sudewo.
Sikap Resmi PCNU Pati
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati merespons perkembangan ini dengan mengeluarkan maklumat resmi pada Senin (11/8/2025) hasil rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso.
Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim menekankan empat poin penting: menahan diri untuk menghindari konflik horizontal, menyerukan agar aksi berlangsung santun dan tanpa anarkisme, meminta aparat keamanan bersikap persuasif, serta menasihati Bupati Sudewo untuk introspeksi dan meminta maaf secara terbuka.
Latar Belakang Polemik
Kenaikan PBB hingga 250 persen yang diberlakukan Pemkab Pati menjadi pemicu awal krisis. Kebijakan itu memicu kemarahan publik dan meski telah dibatalkan, sikap Bupati yang dinilai menantang rakyat membuat tensi politik kian meninggi.
Dengan puluhan ribu massa siap turun, Rabu (13/8/2025) berpotensi menjadi hari bersejarah dalam dinamika politik Pati.
Keterangan: Berita ini sebelumnya telah disiarkan oleh Liputan6.com pada Rabu, 13 Agustus 2025.
