Jakarta, Allonews.id – Polemik kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, masih terus bergulir. Ribuan warga sempat turun ke jalan menuntut mundurnya orang nomor satu di Pati itu, dan kini rencana aksi lanjutan kembali menyeruak. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun turun tangan memberi peringatan tegas.
Menurut Tito, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun, ia menekankan agar aspirasi tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan anarkis yang justru bisa merugikan masyarakat sendiri.
“Penyampaian pendapat itu tidak dilarang, tapi jangan anarkis. Pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” ujar Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025), dikutip dari Liputan6.com
Proses DPRD dan Peran Mahkamah Agung
Seiring dengan derasnya desakan publik, DPRD Pati diketahui telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo. Hasil kerja Pansus akan menjadi dasar bagi DPRD untuk melanjutkan usulan pemakzulan.
Namun, Tito menegaskan, proses pemberhentian kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh DPRD. Keputusan final tetap berada di Mahkamah Agung (MA) setelah melewati tahapan politik di daerah.
“Di Jember pernah ada kasus serupa. Bupati diproses DPRD, tapi pemerintahannya tetap jalan. Pada akhirnya, keputusan tetap di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Rencana Aksi Susulan
Gelombang protes tampaknya masih akan berlanjut. Unggahan di media sosial menyebutkan Aliansi Masyarakat Pati tengah menyiapkan aksi besar pada 25 Agustus mendatang.
Aksi sebelumnya pada 13 Agustus 2025 diwarnai tuntutan keras agar Bupati Sudewo segera meletakkan jabatannya, meski kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu amarah warga sudah dicabut.
Situasi inilah yang membuat pemerintah pusat waspada. Tito mengingatkan agar jalannya pemerintahan di Pati tidak terganggu oleh dinamika politik yang berlebihan.
Pesan untuk Kepala Daerah
Selain menyoroti warga, Tito juga menyampaikan pesan langsung untuk Bupati Sudewo. Ia meminta agar Sudewo mengedepankan komunikasi yang santun dan merangkul masyarakat di tengah situasi yang memanas.
“Bupati sebaiknya menjaga tutur kata, lebih menenangkan, dan menghormati masyarakat. Karena bagaimanapun, rakyat adalah pemegang kedaulatan,” tegas Tito.
Pernyataan Mendagri ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam menghadapi kisruh di Pati. Publik kini menanti bagaimana DPRD menyelesaikan proses Pansus dan apakah Mahkamah Agung akan mengabulkan usulan pemakzulan yang tengah didorong sebagian kalangan.
