Jakarta, Allonews.id – Pemerintah akhirnya menanggapi serius desakan publik yang belakangan dikenal dengan tuntutan 17+8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan, semua aspirasi yang disampaikan rakyat akan dihormati dan dijadikan bahan perbaikan ke depan.
“Pemerintah menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui media sosial maupun saat bertemu langsung, termasuk tuntutan yang berkembang belakangan ini (17+8),” ujar Budi dalam keterangan resminya yang diterima Jumat (5/9/2025), dikutip dari Liputan6.com.
Budi menegaskan, seperti pesan Presiden Prabowo Subianto, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang wajib didengarkan dengan hati jernih dan penuh rasa hormat. Ia berjanji Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapat tindak lanjut konkret.
“Kemenko Polkam senantiasa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memastikan setiap aspirasi ditangani dengan langkah bijaksana, terbuka, dan sesuai hukum,” kata pria yang akrab disapa BG itu.
Isi Tuntutan 17+8
Gelombang protes masyarakat yang terjadi sejak
28–30 Agustus 2025 melahirkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Beberapa poin krusial di antaranya adalah penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, hingga pembekuan kenaikan gaji DPR.
Tuntutan lain yang tak kalah penting mencakup transparansi anggaran DPR, penghentian kekerasan polisi, hingga penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran HAM. Di sektor ekonomi, massa menuntut pemerintah menjamin upah layak, mencegah PHK massal, serta membuka dialog dengan buruh terkait outsourcing dan upah minimum.
Sementara itu, 8 tuntutan jangka panjang yang diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026 meliputi reformasi besar-besaran di DPR, perbaikan partai politik, reformasi perpajakan, hingga penguatan KPK, Komnas HAM, dan lembaga pengawas independen.
Pemerintah Ajak Jaga Persatuan
Budi Gunawan menegaskan, pemerintah memahami kegelisahan masyarakat di tengah krisis politik dan ekonomi. Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga suasana kondusif agar dialog tetap terbuka.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama terus menjaga kerukunan yang sudah terbangun. Terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar kita bersama menuju masa depan yang lebih baik. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” tandas Budi.
Respons pemerintah ini diharapkan mampu meredam ketegangan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih sehat antara rakyat dan penguasa. Namun, publik kini menunggu realisasi janji, bukan sekadar pernyataan normatif.
