Jakarta, Allonews.id – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait sorotan publik terhadap anggota DPR nonaktif yang disebut masih menerima gaji, termasuk kadernya, Adies Kadir.
Bahlil menegaskan, Adies Kadir telah resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Namun, ia belum memberikan jawaban tegas mengenai polemik soal hak gaji yang masih diterima Adies meski sudah berstatus nonaktif.
“Kemarin dari DPP, seperti yang sudah disampaikan sekjen, bahwa Pak Adies Kadir sudah dinonaktifkan,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025), dikutip dari Detik.com.
Ketika kembali ditanya soal isu gaji, Bahlil mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman di internal partai.
“Iya, nanti kita lihat,” singkatnya.
Keputusan Golkar Nonaktifkan Adies Kadir
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan bahwa partainya telah menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji, Minggu (31/8/2025).
Sarmuji menjelaskan, keputusan ini merupakan bagian dari langkah pendisiplinan dan penegakan etika di tubuh partai. Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang belakangan menyoroti kinerja dan perilaku elit politik akan selalu didengar oleh Golkar.
Selain itu, Sarmuji menyampaikan rasa duka cita atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi besar yang beberapa waktu terakhir mengguncang sejumlah kota di Indonesia.
Adies Kadir dan Polemik Tunjangan DPR
Nama Adies Kadir mencuat dalam beberapa pekan terakhir bukan hanya karena status nonaktifnya, tetapi juga terkait pembahasan soal kenaikan tunjangan DPR RI.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, Adies pernah memaparkan adanya kenaikan sejumlah komponen tunjangan bagi anggota dewan. Ia menyebut tunjangan beras naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta, sedangkan tunjangan transportasi (bensin) naik dari Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja, tunjangan beras karena kita tahu beras dan telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies, Selasa (19/8/2025).
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari publik di tengah situasi ekonomi yang sulit, serta meningkatnya kritik terhadap kinerja DPR RI yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
Sorotan Publik dan Langkah Selanjutnya
Polemik anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Transparansi soal hak-hak keuangan pejabat publik dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan sosial.
Golkar sendiri memastikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme internal. Sementara itu, publik masih menunggu sikap resmi DPR RI maupun Kementerian Keuangan terkait aturan teknis mengenai status keuangan anggota dewan yang dinonaktifkan.
