Jakarta, Allonews.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengingatkan pemerintah agar meninjau ulang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan beban biaya transportasi dan akomodasi yang sangat besar bagi masyarakat, serta menghadapi hambatan serius dalam kapasitas infrastruktur transportasi.
BHS, politisi Partai Gerindra yang dikenal vokal dalam isu-isu strategis, mengungkapkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan saat ini menjadi destinasi harian bagi sedikitnya 10 juta orang dari seluruh Pulau Jawa. Dari jumlah itu, sekitar 3,5 juta orang berasal dari wilayah Jabodetabek, sementara sisanya sekitar 7 juta datang dari berbagai kota di Jawa.
“Mereka bisa datang dengan berbagai moda transportasi. Ada yang jalan kaki, naik sepeda, becak, kuda, sepeda motor, mobil, kereta api, dan lainnya. Semua mudah diakses,” ujar BHS dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).
Namun, ia menilai, situasi akan berbeda drastis jika pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Seluruh kepentingan yang saat ini terpusat di Jakarta—mulai dari kantor perusahaan besar, BUMN, hingga DPR—akan bergeser ke IKN. Akibatnya, masyarakat yang memiliki urusan penting dengan pusat pemerintahan tersebut terpaksa melakukan perjalanan jauh, umumnya melalui jalur udara atau laut.
BHS menghitung, jika diasumsikan 2 juta orang harus pergi ke IKN setiap hari, dan biaya tiket pesawat mencapai Rp1,5 juta sekali jalan, maka total pengeluaran publik hanya untuk tiket akan mencapai Rp3 triliun per hari. Jika perjalanan pulang-pergi dihitung, jumlah itu membengkak menjadi Rp6 triliun per hari. Ditambah biaya akomodasi harian sebesar Rp1 juta per orang, maka total biaya akomodasi mencapai Rp2 triliun per hari.
“Totalnya menjadi Rp8 triliun per hari. Dalam setahun, rakyat akan mengeluarkan Rp2.920 triliun hanya untuk transportasi dan akomodasi menuju IKN,” paparnya.
Beban tersebut, lanjutnya, belum memperhitungkan keterbatasan kapasitas transportasi udara. Saat ini, jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia sekitar 450 unit, dengan kapasitas 200 penumpang per pesawat. Jika seluruh armada dikerahkan khusus untuk rute Pulau Jawa–IKN, maka hanya bisa menampung sekitar 90 ribu penumpang sekali terbang (rate).
“Kalaupun ada empat kali rate pulang-pergi dalam 24 jam, totalnya hanya 360 ribu penumpang per hari. Padahal kebutuhan kita 2 juta penumpang per hari. Terus mau ditampung di mana lagi?” tegasnya.
BHS juga menyoroti keterbatasan bandara di Kalimantan. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan hanya memiliki 30 parking stand pesawat, dengan kapasitas maksimum 45 ribu penumpang per hari. Sementara bandara yang direncanakan di IKN diperkirakan hanya mampu melayani 600 penumpang per hari.
“Tidak mungkin menampung keinginan publik dengan transportasi udara, apalagi laut yang membutuhkan waktu berhari-hari,” ujarnya.
Kondisi ini, tambahnya, akan semakin rumit bagi masyarakat dari wilayah luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur yang ingin menuju IKN.
BHS mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan kebijakan yang justru menyulitkan dan memberatkan rakyat, terlebih di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah harus mengevaluasi dan mengkaji secara cermat. Jangan sampai rakyat dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN yang justru bisa menyengsarakan,” pungkasnya.
Keterangan: Berita ini sebelumnya telah disiarkan oleh Tribunnews.com pada Minggu, 10 Agustus 2025.
