Pati, Allonews.id – Foto Bupati Pati, Sudewo merangkul Ahmad Husein—inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)—viral di media sosial dan memicu gelombang kekecewaan. Sosok yang semula dikenal lantang menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen itu, kini disebut-sebut telah “berdamai” dengan orang nomor satu di Kabupaten Pati.
Pertemuan Sudewo dan Ahmad Husein berlangsung di rumah seorang pengusaha di Juwana, Pati, Jawa Tengah, Selasa (19/8/2025). Usai momen itu, Ahmad Husein mengunggah video pernyataan mundur dari AMPB sekaligus membatalkan rencana aksi jilid dua yang semula dijadwalkan pada 25 Agustus 2025.
Langkah tersebut kontan menimbulkan reaksi keras. Banyak warga Pati yang kecewa karena Husein selama ini dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan kontroversial PBB-P2. Bahkan, ia sempat membuka posko di depan Kantor Bupati Pati untuk menggalang donasi aksi, hingga beradu argumen dengan Plt Sekda Pati, Riyoso, saat Satpol PP menyita kardus donasi.
Dari Aksi Besar hingga Hak Angket DPRD
Meski kemudian Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2, aksi besar tetap digelar pada 13 Agustus 2025 dengan tuntutan lebih jauh: mendesak DPRD menggunakan hak angket untuk melengserkan bupati.
Desakan itu berbuah keputusan DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Mekanisme tersebut dikenal sebagai salah satu instrumen pengawasan tertinggi DPRD, yang bisa berujung pada pemakzulan kepala daerah bila terbukti ada pelanggaran serius.
Namun, hanya sepekan setelah ribuan warga turun ke jalan, Ahmad Husein membuat langkah mengejutkan. Ia sepakat dengan Polres Pati untuk tidak lagi menggelar aksi selama Pansus Hak Angket bekerja. Tak lama berselang, ia resmi menyatakan mundur dari gerakan AMPB.
Dicap ‘Sengkuni’ dan Dianggap Khianati Perjuangan
Keputusan Ahmad Husein berdamai dengan bupati justru membuat citranya jatuh di mata sebagian warga. Ia bahkan dilabeli “Sengkuni”—tokoh antagonis dalam pewayangan Jawa yang dikenal licik, manipulatif, dan gemar mengadu domba.
Pada Kamis (21/8/2025), di depan Kantor Bupati Pati, dua kaos bergambar wajah Ahmad Husein dipajang di jalan untuk diinjak-injak warga. Coretan di kaos itu menuliskan kata-kata kasar seperti “larahan” (sampah), “injak gratis”, dan “sengkuni”.
Koordinator Posko AMPB, Hanif, menyebut ada dua hal yang membuat warga marah: perdamaian dengan Sudewo serta tudingan bahwa AMPB ditunggangi kepentingan politik. “Itu yang membuat warga semakin tidak terima,” ungkap Hanif.
Tak hanya itu, beredar pula video Ahmad Husein di sebuah showroom motor serta saat karaoke dalam kondisi diduga mabuk. Publik menuding ia telah menerima bayaran untuk berdamai dengan bupati. Meski demikian, belum ada kepastian kapan video tersebut diambil.
AMPB Tegaskan Tetap Kawal Hak Angket
Meski ditinggalkan pendirinya, AMPB menegaskan akan terus melanjutkan perjuangan. Dua koordinator, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, menyatakan gerakan ini bukan milik individu, melainkan milik rakyat Pati.
“Jika Mas Husein menyatakan keluar, sudah tidak satu gerbong lagi. Kami hormati. Tapi perjuangan tetap jalan,” kata Teguh, dikutip dari TribunJateng.com.
Teguh juga menepis tudingan bahwa AMPB ditunggangi kepentingan politik. “Mau dibilang ada kepentingan politik, biarlah. Yang jelas kami berjuang demi Pati dan Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembatalan demo susulan 25 Agustus 2025 sebenarnya murni gagasan Ahmad Husein tanpa koordinasi dengan tim inti. “Tujuan kami bukan bikin keributan. Demo 13 Agustus itu semata untuk menunjukkan aspirasi warga Pati yang ingin Pak Sudewo mundur,” katanya.
Gerakan Kolektif, Bukan Milik Satu Nama
Isu lain yang berkembang adalah rencana Ahmad Husein mendaftarkan AMPB sebagai organisasi resmi. Teguh menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Yang penting perjuangan kolektif. Nama boleh diambil, tapi yang utama adalah masyarakat Pati tetap bersatu demi perubahan,” tandasnya.
Dengan kondisi ini, drama politik di Pati masih jauh dari kata selesai. AMPB berkomitmen terus mengawal jalannya Pansus Hak Angket di DPRD, sementara publik menunggu apakah langkah politik Bupati Sudewo akan benar-benar digugat hingga ke titik pemakzulan.
