MALINAU, ALLONEWS – Pernyataan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarakan yang dimuat dalam salah satu media online pada Rabu (5/2/2026) memicu reaksi keras dari masyarakat Malinau. Dalam pemberitaan tersebut, GMKI menuding Pemerintah Daerah (Pemda) Malinau gagal dalam menangani banjir serta dinilai minim mengambil langkah konkret dalam upaya mitigasi.
Menanggapi hal itu, Gerakan Pro WM melalui Sekretarisnya, Steven Yoel Lufung, SE., MH, menegaskan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh GMKI hanya sebatas asumsi tanpa kajian ilmiah yang jelas.
“Demokrasi bukan berarti bebas berbicara tanpa aturan. Ada mekanisme resmi seperti lembaga legislatif, forum diskusi publik, dan sebagainya,” ujar Steven.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik yang tidak didasarkan pada fakta dapat bersifat menyesatkan dan berpotensi memecah belah masyarakat.
“Tidak semua kritik terhadap pemerintah bersifat konstruktif. Ada kritik yang tidak berbasis fakta, bersifat provokatif, atau bahkan bermuatan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika dibiarkan tanpa batasan, kritik seperti ini justru bisa merusak persatuan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Steven menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Malinau lebih disebabkan oleh faktor alam atau force majeure, yang berada di luar kendali manusia. Namun, Pemda Malinau selama ini telah berupaya sigap dalam melakukan mitigasi bencana.
“Tuduhan bahwa pemerintah daerah hanya memberikan bantuan darurat tanpa strategi konkret adalah pernyataan yang tidak berdasar. Faktanya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti siring pinggir sungai, pengerukan sungai, hingga perbaikan drainase. Jika ada yang menuding pemerintah tidak serius, sebaiknya mereka menunjukkan data yang valid, bukan sekadar menyebarkan asumsi negatif,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan tanggul, perbaikan drainase, serta pengerukan sungai bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Selain membutuhkan anggaran besar, perencanaan yang matang juga menjadi faktor utama dalam pelaksanaannya.
“Apakah para adik-adik GMKI sudah mempertimbangkan dari mana anggaran untuk semua itu? Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk banyak sektor, bukan hanya untuk satu masalah. Jika ada yang menuntut solusi instan tanpa mempertimbangkan realitas anggaran, itu hanya menunjukkan kurangnya pemahaman mereka terhadap proses pemerintahan,” jelas Steven.
Dari aspek geografis, di wilayah hulu Malinau dilintasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Mentarang dan Sungai Malinau, yang kemudian bermuara ke Sungai Sesayap. Meluapnya air sungai, menurut Steven, merupakan fenomena alam yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pemerintah.
“Bahkan negara maju dengan sistem infrastruktur canggih pun tetap mengalami banjir. Jadi, menyalahkan Pemda Malinau seolah-olah mereka bisa mencegah hujan dan mengatur aliran sungai adalah argumen yang tidak logis. Faktanya, curah hujan di Malinau dalam beberapa hari terakhir cukup tinggi, namun tidak terjadi banjir,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Steven menegaskan bahwa Pemda Malinau telah bekerja keras dalam menangani persoalan banjir, namun upaya mitigasi bencana adalah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tudingan atau kritik tanpa dasar.
“Jika ingin memberikan kritik, pastikan itu berbasis fakta dan juga disertai solusi nyata,” tutupnya. (Cq)
