Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah melakukan evaluasi terhadap alokasi dana untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menyusul pemotongan anggaran sebesar Rp 19 triliun. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa penyesuaian anggaran ini diperlukan untuk memastikan program tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan dana.
“Kami sedang mengkaji ulang alokasi dana untuk PKG agar program ini tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Menkes Budi.
Sebelumnya, Kemenkes telah mengalokasikan Rp 4,7 triliun untuk program PKG yang direncanakan mulai berjalan pada Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia, dengan target mencapai 100 juta orang pada tahun pertama pelaksanaannya.
Namun, dengan adanya pemotongan anggaran, Kemenkes perlu melakukan penyesuaian tanpa mengorbankan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Menkes Budi menegaskan bahwa efisiensi akan dilakukan di berbagai lini, termasuk pengurangan fasilitas mewah dalam perjalanan dinas pejabat eselon I, yang kini diinstruksikan untuk menggunakan kelas ekonomi.
“Kami berkomitmen untuk tetap memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas. Efisiensi akan dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” tambahnya.
Program PKG dirancang untuk mencakup berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, termasuk skrining kesehatan mental yang ditargetkan menjangkau hingga 280 juta penduduk Indonesia. Kemenkes berharap, meskipun dengan penyesuaian anggaran, program ini tetap dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.
Masyarakat diimbau untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program kesehatan ini dan memahami langkah-langkah efisiensi yang diambil demi keberlangsungan layanan kesehatan yang berkualitas.
