Bangka Belitung, Allonews.id – Penolakan penambangan timah di kawasan Beriga, Bangka Tengah, mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi yang dihasilkan dari penambangan dan keberlanjutan kehidupan kelompok nelayan lokal yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir. Menilai mana yang lebih penting antara penambangan timah dan kelompok nelayan lokal tidak bisa dilakukan dengan sederhana, karena keduanya memiliki kontribusi penting terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut.
Kepentingan Penambangan Timah:
Penambangan timah memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan negara. Timah merupakan salah satu komoditas utama yang diekspor dan memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Di sisi lain, sektor ini seringkali berkembang dengan cepat, membutuhkan sumber daya alam yang besar, dan bisa mendatangkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Namun menimbulkan pertanyaan juga, apakah penambangaan ini berdasarkan kepentingan pendapatan negara, ataukah demi kepentingan kelompok atau oknum penambangan saja? Penambangan ini didasarkan pada pemberian SPK dari PT. Timah, lalu siapa saja pemilik SPK ini? Mungkinkah konflik akhir-akhir ini didasarkan pada masalah tersebut? Karena Sebagian tidak mendapatkan SPK? Yang pada akhinya dalih-dalih negara dan rakyat??? Bukankah negara hadir karena rakyat?, bagi KNPI Babel pertambangan sektor yang sangat baik untuk percepatan pemulihan ekonomi, terlebih kondisi ekonomi Babel saat ini sedang tidak baik-baik saja le, namun harus didasarkan pada pro-rakyat, dan bagaimana rakyat bisa menambang dengan legal kedepannya, sehingga bisa berdampingan anatara penambangan PT. Timah, Swasta dan Tambang Rakyat, maka sangat yakin jika ini berjalan dengan baik akan memulihkan kesejahteraan Masyarakat Babel.
Kepentingan Kelompok Nelayan Lokal:
Kelompok nelayan lokal bergantung pada ekosistem laut yang sehat untuk mata pencaharian mereka. Penambangan yang dilakukan di wilayah pesisir atau di bawah laut dapat merusak habitat laut, menyebabkan pencemaran, dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang vital bagi keberlanjutan hasil tangkapan ikan mereka. Dampaknya bisa langsung merugikan kehidupan nelayan dalam jangka Panjang, namun juga kelompok nelayan tidak hanya bergantung pada ekosistem alamiah saja, bagaimana kedepan bisa mengembangkan habitat laut dengan berbagai teknologi yang berkembang, sehingga memungkinkan nelayan berkembang dengan baik dan jangka Panjang. Pemerintah, PT. Timah harus memberi jaminan kepada kelompok nelayan agar bisa terus berkembang, bukan di kesampingkan kepentingan ekonomi mereka, mereka harus Sejahtera, namun pembinaanya tidak bisa hanya sebatas pura-pura saja. Kita seringkali melihat..mungkin saat ada maunya barulah puraa-pura berbaik prilaku dengan alasan bantuan dan CSR, tapi tidak mendewasakan yang mengarahkan pada kerja masa Panjang.
Penyelesaian Konflik:
Pada konflik yang sedang berjalan ini, kami berharap adanya Kembali Dialog yang serius dan logis serta Kolaborasi, jangan hanya life service saja. Pemerintah dan pihak terkait harus memfasilitasi dialog antara perusahaan tambang dan kelompok nelayan lokal. Kedua belah pihak harus diberi ruang untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan mencari solusi bersama yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.
Dalam banyak kasus, masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan dan cara-cara berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Namun harus diperhatikan, jangan sampai mereka ini ditunggangi kepentingan juga oleh oknum-oknum yang lain. Maka Pemerintah dapat menggali kearifan lokal yang ada dalam pengelolaan tambang dan nelayan, mencari cara-cara yang tidak merusak lingkungan tetapi tetap mendatangkan manfaat ekonomi.
Bisakah penambangan dengan Regulasi Lingkungan yang Ketat, bukan sekedar nenambang, selesai penambang meninggalkan kehancuran, dan tidak lagi bertanggung jawab akan lingkungan. Penambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah dapat mengatur wilayah penambangan dengan ketat, menghindari kerusakan ekosistem pesisir, dan memastikan bahwa perusahaan tambang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Beri rakyat Program Pembangunan Ekonomi Alternatif, Salah satu cara untuk mengurangi ketegangan adalah dengan memperkenalkan program pembangunan alternatif bagi kelompok nelayan, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi dalam bidang lain yang ramah lingkungan, seperti ekowisata, budidaya perikanan berkelanjutan, atau pelatihan keterampilan lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka tanpa bergantung pada kerusakan lingkungan.
Komitmen untuk Restorasi Lingkungan, bukan sekedar LPJ saja. Dalam kasus di mana penambangan tetap diizinkan, perusahaan tambang dapat diminta untuk melakukan restorasi lingkungan secara menyeluruh setelah aktivitas tambang berakhir. Ini akan memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan ekosistem kembali pulih, memungkinkan nelayan kembali merasakan manfaat dari alam.
Secara keseluruhan, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang adil dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup serta atas dasar kesejahteraan rakyat, jika tidak…maka TOLAK. (red)
