Jakarta, Allonews.id — Kondisi kesejahteraan santri di Indonesia menjadi sorotan pemerintah. Sebagian besar santri disebut masih hidup di bawah garis kemiskinan dan berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berencana membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama sebagai langkah strategis memperkuat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, selama ini mayoritas santri berada pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau Desil 1–2. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kemandirian ekonomi santri menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan.
“Kami menyadari sepenuhnya, mayoritas para santri ada di Desil 1–2. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, karena itu penanggulangan kemiskinan akan terus kita dorong melalui pendidikan yang lebih baik,” ujar Muhaimin saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Titik Nol Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (22/10/2025), dikutip dari Liputan6.com.
Menurut Muhaimin, kehadiran Ditjen Pesantren nantinya akan fokus memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperluas akses pendidikan bagi santri di seluruh Indonesia. “Direktorat Jenderal Pesantren ini akan khusus menangani ketertinggalan, menambah kemajuan, dan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren,” ujarnya.
Lebih jauh, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai pesantren harus mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan kerja dan jiwa wirausaha. Pemerintah, kata dia, akan mendorong penguatan pendidikan vokasi di lingkungan pesantren agar para santri siap bersaing di dunia industri maupun menjadi pelaku usaha mandiri.
“Saya menyerukan kepada semua pimpinan pesantren untuk menyiapkan anak-anak santri dengan skill, dengan kemampuan vokasi — apakah pertukangan, kerajinan, atau welder. Pemerintah harus membantu agar santri lulus dengan kemampuan siap pakai dan bisa menjadi pengusaha tangguh,” tegasnya.
Cak Imin juga mengajak seluruh santri di Indonesia untuk menjadi motor perubahan dan teladan moral di tengah masyarakat. “Santri tidak boleh tertinggal. Mereka harus menjadi lokomotif perbaikan dan kemajuan, membawa nilai-nilai luhur pesantren ke sistem pendidikan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag. Menurutnya, kebijakan ini berawal dari tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa dan menjadi refleksi penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas pesantren.
“Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren ini bermula dari kejadian di Al-Khoziny Sidoarjo. Dari peristiwa itu, pemerintah menilai perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap dunia pesantren,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah kini berkomitmen memperhatikan keberlangsungan sekitar 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. “Presiden Prabowo memiliki kepedulian besar terhadap pesantren agar tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya.
