Jakarta, Allonews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mengawal seluruh program prioritas pemerintah pusat di daerah. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Tito mengapresiasi dukungan yang diberikan Komisi II DPR RI terhadap penguatan program-program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun anggaran mendatang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci agar program pembangunan berjalan optimal.
“Atas nama Kemendagri, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI atas dukungan yang diberikan,” ujar Mendagri, dikutip dari berita Liputan6.com.
Empat Fokus Utama Program 2026
Tito memaparkan bahwa pada 2026, program kerja Kemendagri akan difokuskan pada empat aspek strategis, yakni:
- Dukungan manajemen dan tata kelola internal Kemendagri.
- Penguatan tata kelola kependudukan.
- Pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
- Pembinaan politik serta pemerintahan umum.
Di samping itu, realisasi belanja anggaran tahun depan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas presiden di daerah, optimalisasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan daerah, pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, hingga belanja wajib yang tidak dapat ditunda.
Kawal Program Prioritas Presiden
Lebih jauh, Tito menegaskan Kemendagri siap mengawal program prioritas Presiden di daerah. Beberapa di antaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, Kemendagri juga mendukung realisasi sekolah rakyat, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, penanganan sampah, hingga pembangunan bendungan dan irigasi. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh agenda prioritas Presiden bisa berjalan di daerah secara terukur dan terarah,” kata Tito.
Penguatan Layanan Pemerintahan Daerah
Dalam konteks prioritas nasional, Tito menyebut Kemendagri akan memperkuat layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), peningkatan kualitas tata kelola partai politik, serta penerapan standar pelayanan minimal (SPM) khusus urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Kemendagri juga menyiapkan langkah untuk memperkuat pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan PKK dan Posyandu di seluruh wilayah. Sementara itu, untuk belanja wajib, Kemendagri akan merealisasikan pengadaan bahan makanan praja, seleksi penerimaan calon praja (SPCP), seleksi anggota penyelenggara Pemilu, hingga menutup kekurangan belanja operasional.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, serta Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman.
Dengan penegasan ini, Kemendagri memastikan perannya sebagai kementerian strategis tetap konsisten: menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, demi memastikan keberlanjutan program pembangunan nasional pada 2026.
