Tanjung Selor, Allonews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama di sektor pendidikan. Melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Pemprov menggelar rapat koordinasi guna mengevaluasi perkembangan dan efektivitas penerapan BLUD di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kaltara.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (29/10/2025), dan dihadiri oleh pejabat pengelola BLUD SMK dari kabupaten dan kota se-Kaltara, serta perwakilan dari BLUD RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, Mohammad Gozali.
Dalam arahannya, Gozali menekankan pentingnya pengelolaan BLUD secara profesional agar dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat.
“Dari penyampaian 13 SMK yang sudah ditetapkan sebagai BLUD, semuanya memiliki potensi luar biasa. Kami optimistis, penerapan BLUD ini akan mampu membentuk karakter siswa yang siap kerja dan berdaya saing,” ujarnya dikutip dari TribunKaltara.com, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa penerapan BLUD di lingkungan SMK membawa berbagai keuntungan. Selain memudahkan sekolah mengelola anggaran dengan lebih fleksibel, sistem ini juga memberikan ruang bagi siswa untuk belajar praktik secara langsung di dunia industri.
“Dengan adanya BLUD, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman lapangan yang nyata. Mereka bisa langsung bekerja sama dengan industri, bahkan mendapatkan peluang kerja dari hasil pelatihan,” tambah Gozali.
Lebih lanjut, Gozali mencontohkan keberhasilan beberapa SMK di Kaltara yang telah menjalankan fungsi BLUD dengan baik. SMK Negeri 1 Tanjung Selor, misalnya, berhasil mengembangkan industri kecil batik motif Kaltara yang melibatkan pelaku UMKM lokal. Sementara SMK Malinau berkontribusi dalam penyediaan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Gozali, keberadaan BLUD di sektor pendidikan dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung program pemerintah daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi lokal.
“Ke depan, penanganan inflasi bisa lebih mudah dengan adanya BLUD. Ada 13 SMK BLUD yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara, dan semuanya berpotensi mendukung kebutuhan daerah, baik untuk MBG maupun sektor industri lainnya,” ungkapnya.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan dan dukungan penuh agar pengelolaan BLUD berjalan optimal serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa regulasi terkait pengelolaan BLUD akan segera disampaikan kepada Gubernur Kaltara untuk mendapatkan arahan dan penetapan resmi.
“BLUD ke depan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kita juga akan dorong sektor lain seperti persampahan dan pelayanan publik agar dikelola dengan sistem BLUD. Namun, meskipun sifatnya fleksibel, pengelolaan tetap harus mengacu pada regulasi,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltara berharap penerapan BLUD dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan pendidikan vokasi yang produktif, birokrasi yang efisien, dan ekonomi daerah yang lebih mandiri serta berdaya saing.
