NUNUKAN, Allonews.id – Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, para petani di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, justru menghadapi persoalan serius yang berpotensi menghambat hasil panen mereka. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar—yang menjadi kebutuhan utama dalam pengoperasian mesin pertanian—kini semakin sulit diakses dengan harga terjangkau.
Para petani mengeluhkan bukan hanya soal mahalnya harga solar, tetapi juga rumitnya prosedur pembelian solar bersubsidi. Mereka mengaku kerap ditolak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meski sudah memiliki kartu tani. Akibatnya, mereka terpaksa membeli solar non-subsidi atau industri dengan harga tinggi, yakni sekitar Rp12.000 per liter.
Salah seorang petani di Kecamatan Nunukan Selatan, Konding, menuturkan bahwa situasi ini telah berlangsung cukup lama dan semakin memperberat beban produksi.
“Untuk membeli solar sekarang harus ada izin, dan kami sering dipersulit oleh pihak SPBU. Padahal kami petani sudah punya kartu tani. Apa gunanya kartu tani kalau mau beli solar saja harus izin yang ribet?” ujarnya, Rabu (29/10/2025) dikutip dari TribunKaltara.com
Konding mengelola lahan pertanian seluas tiga hektar dengan sistem bagi hasil. Dalam setahun, ia dapat melakukan panen hingga tiga kali, dengan total produksi sekitar 20 ton gabah basah per musim. Namun, kenaikan harga bahan bakar membuat keuntungan kian menipis.
“Kalau harga gabah tetap di Rp6.500 per kilogram sementara biaya bahan bakar naik terus, ya makin tipis untungnya. Padahal kalau bisa pakai solar subsidi seharga Rp6.000 per liter, tentu omset bisa naik,” keluhnya.
Menurutnya, selisih harga solar bersubsidi dan industri memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional petani. Selain untuk menggerakkan mesin pompa air, solar juga digunakan untuk traktor dan alat panen. Ketika semua bergantung pada bahan bakar mahal, efisiensi pertanian pun ikut tergerus.
Para petani berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait meninjau ulang mekanisme pembelian solar bersubsidi, khususnya bagi kelompok tani yang benar-benar mengandalkan mesin pertanian dalam aktivitasnya.
“Kami cuma ingin ada kebijakan yang memudahkan. Kartu tani seharusnya jadi solusi, bukan sekadar formalitas,” tegas Konding.
Masalah akses energi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama dalam upaya memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menghambat produktivitas petani di lapangan. Tanpa solusi konkret, impian meningkatkan ketahanan pangan di daerah perbatasan seperti Nunukan bisa terhambat oleh persoalan klasik: mahal dan sulitnya solar subsidi.
