Jakarta, Allonews.id – Pemerintah terus mematangkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tetapi juga berpotensi besar menjadi penggerak roda perekonomian daerah.
Tito menyampaikan, saat ini pemerintah telah mengidentifikasi sedikitnya 806 titik lahan yang siap digunakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG nantinya akan menjadi pusat operasional penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah maupun masyarakat penerima manfaat.
“Ada 806 titik lahan yang tanahnya layak untuk pembangunan SPPG. Lahannya sudah siap dan pemerintah daerah juga sangat antusias,” ujar Tito dikutip dari Liputan6.com.
Dari total lahan tersebut, 542 SPPG akan dibangun oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sementara 264 titik lainnya akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Tito, keberadaan SPPG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, melainkan juga membuka lapangan kerja baru, menghidupkan rantai pasok lokal, serta mendorong perputaran uang yang signifikan di daerah.
“SPPG akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal akan merasakan manfaatnya,” tegas Tito.
Sentra Ekonomi Baru
Sejalan dengan hal tersebut, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, menilai lahan-lahan yang disiapkan pemerintah dapat berkembang menjadi sentra ekonomi baru. Ia menekankan, peluang ini akan semakin besar jika akses partisipasi masyarakat, khususnya petani, dibuka secara luas.
“Potensi ini dapat terwujud jika akses bagi masyarakat, khususnya petani, dibuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam program,” ujar Andy.
Namun, Andy mengingatkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada penataan kelembagaan pemerintah daerah. Ia mencontohkan praktik di Korea Selatan, di mana dinas pertanian berperan aktif dalam memastikan kualitas produksi pangan, mengatur pembelian hasil panen petani, serta mendistribusikannya langsung ke sekolah-sekolah.
“Untuk memastikan MBG memberikan dampak ekonomi nyata, ada dua hal yang harus dipastikan bagi petani. Pertama, ketersediaan lahan garapan dan jenis komoditas yang ditanam. Kedua, sistem pembelian dan distribusi harus melibatkan usaha yang dikelola masyarakat,” jelasnya.
Andy optimistis, aliran uang dari program MBG akan langsung dirasakan oleh warga lokal, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan dukungan infrastruktur, tata kelola yang tepat, serta keterlibatan masyarakat, program MBG diyakini tidak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah.
