Jakarta, Allonews.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh anggota dewan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurutnya, komunikasi yang tidak terkendali dapat memicu kegaduhan dan memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Puan usai menghadiri rumah duka almarhum Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025).
“Semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati,” ujar Puan kepada wartawan, dikutip dari Liputan6.com.
Gejolak Publik Soal Tunjangan Rumah
Belakangan, DPR RI menjadi sorotan tajam publik setelah kebijakan tunjangan rumah bagi anggota dewan menuai polemik. Kebijakan itu memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah, terutama di DKI Jakarta. Gelombang protes bahkan sempat memanas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun DPR.
Massa dari berbagai elemen masyarakat menolak fasilitas tersebut dengan alasan membebani keuangan negara di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Mereka menilai DPR seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat dibanding memperluas fasilitas bagi wakil rakyat.
Menanggapi kritik tersebut, Puan menegaskan bahwa tunjangan rumah yang diberikan hanya bersifat sementara. “Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober,” ucapnya singkat.
Pembelajaran bagi DPR
Puan menekankan, situasi yang berkembang akhir-akhir ini harus menjadi bahan introspeksi bagi lembaga legislatif. Menurutnya, DPR perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengomunikasikan kebijakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Komunikasi publik dari para wakil rakyat harus dijaga agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” tegasnya.
Sebelumnya, Puan juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik tunjangan rumah tersebut. Ia berjanji DPR akan berbenah dengan cara lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat, serta menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan kekecewaan.
“DPR akan lebih mendengarkan suara rakyat. Semua keputusan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Puan.
Dengan pernyataan tersebut, Puan berharap ketegangan antara DPR dan masyarakat bisa mereda. Ia menegaskan kembali bahwa fungsi utama DPR adalah sebagai representasi rakyat, yang harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
