Jakarta, Allonews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025), yang dinilai tidak mendapatkan respons dari pemerintah.
“Kemungkinan besar aksinya akan dilakukan di depan Istana Negara,” ujar Koordinator BEM SI, Herianto, dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, aksi ini akan berlangsung dengan jumlah massa yang lebih besar dibandingkan demonstrasi sebelumnya. Sebagai bagian dari persiapan, BEM SI akan mengadakan teknis lapangan (teklap) pada Rabu (19/2/2025) malam untuk membahas koordinasi teknis terkait aksi.
“(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspon oleh pemerintah,” tegas Herianto.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan suara mahasiswa. Pada aksi sebelumnya, tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui para demonstran.
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tema aksi kita, ‘Indonesia Gelap’, yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” lanjutnya.
Aksi ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025), di mana sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik. Selanjutnya, orientasi atau retreat bagi para kepala daerah tersebut akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Tuntutan Mahasiswa: Dari Pendidikan hingga Reformasi Kepolisian
Dalam aksi “Indonesia Gelap”, BEM SI mengajukan 13 tuntutan utama yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat. Tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, agraria, hingga reformasi institusi negara. Berikut daftar tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa:
- Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
- Hapuskan multi fungsi ABRI untuk menghindari represi dalam sektor sipil.
- Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk perlindungan hukum.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.
- Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi borosnya pejabat.
- Menolak revisi Peraturan DPR tentang tata tertib yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Mahasiswa berharap agar pemerintah segera merespons tuntutan tersebut sebelum aksi besar-besaran digelar. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar protes, melainkan upaya nyata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami berharap sebelum pelantikan kepala daerah, pemerintah bisa segera merespons tuntutan kami,” tegas Herianto.
Aksi ini menjadi sorotan publik, mengingat momentum demonstrasi yang bertepatan dengan agenda politik nasional. Apakah pemerintah akan merespons tuntutan mahasiswa atau tetap bungkam, menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab dalam waktu dekat. (rr)
