Jakarta, Allonews.id – Suara penolakan terhadap keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, kian nyaring. Kali ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, turun langsung mendampingi warga dalam aksi damai menuntut pencabutan izin KJA yang dinilai merugikan pariwisata dan nelayan lokal.
Aksi digelar di Susi Air Beach Strip, Rabu (13/8/2025), diikuti ratusan warga, pelaku usaha wisata, tokoh masyarakat, hingga pejabat daerah. Dengan latar ombak tenang Pantai Timur, Susi berdiri di hadapan massa, menyerukan agar KJA segera dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh dari pesisir.
“Keramba apung itu agar dicabut dan dipindahkan dari Pantai Timur Pangandaran,” tegas Susi, disambut sorak setuju para peserta aksi.
Dampak Langsung ke Pariwisata
Posisi KJA yang berada sekitar 200 meter dari bibir pantai dinilai mengganggu aktivitas wisata air dan jalur keluar-masuk perahu nelayan. Susi mengingatkan bahwa aturan penempatan KJA seharusnya tidak boleh dekat dengan pesisir, apalagi di wilayah yang menjadi pusat kegiatan wisata.
“Kalau mau pasang KJA, letakkan 12 mil ke laut lepas, jangan di area yang banyak orang,” ujarnya.
Pantai Timur, kata Susi, selama ini dikenal aman untuk berenang, bermain wahana air, dan bersantai di tepi pantai. Keberadaan KJA tidak hanya berpotensi merusak pemandangan, tetapi juga mengurangi kenyamanan wisatawan.
“Kita harus jaga keindahan dan kebersihan Pangandaran,” tambahnya.
Pangandaran: Magnet Wisata Pulau Jawa
Berdasarkan data yang disampaikan Susi, Pangandaran dikunjungi 4–6 juta wisatawan setiap tahunnya—tertinggi di Pulau Jawa untuk wisata bahari. Besarnya arus wisata ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat lokal, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga jasa wisata air.
Susi memastikan, penolakannya terhadap KJA murni demi menjaga kelestarian laut dan kesejahteraan warga. “Tidak ada kepentingan politik. Ini murni untuk masyarakat,” tegasnya.
Masih Bisa Dicabut
Ia menegaskan, meski izin KJA telah diterbitkan, peraturan membuka ruang untuk pencabutan apabila ada keberatan resmi dari masyarakat. “Kita akan buat nota keberatan. Disampaikan ke bupati, lalu ke Bandung (kantor gubernur),” jelasnya.
Deklarasi Bersama
Sehari sebelum Susi hadir, berbagai komunitas di Pangandaran—mulai dari pelaku usaha wisata hingga pedagang—telah menggelar deklarasi penolakan KJA. Aksi tersebut dihadiri Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, mantan bupati Jeje Wiriadinata, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam deklarasi itu, massa meminta pemerintah segera mencabut izin KJA di Pantai Timur demi kelestarian laut dan keberlanjutan pariwisata.
Keterangan: Berita ini sebelumnya telah disiarkan oleh Liputan6.com pada Rabu, 13 Agustus 2025.
